“Harapannya, berbagai program lintas K/L ini dapat disinergikan untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem secara lebih terpadu, terintegrasi, komprehensif, dan tepat sasaran,” katanya.
FGD yang digelar pada 9 sampai 11 Agustus 2023 itu dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami secara mendalam peta dan akar-akar kemiskinan ekstrem, tata kelola data kemiskinan hingga berbagai pendekatan dan strategi pengentasan kemiskinan yang efektif. Hasil diskusi ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sektor ketenagakerjaan.
“Hanya dengan basis riset yang kredibel dan pemahaman terhadap persoalan kemiskinan yang tepat, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak lagi asal-asalan atau hanya menggugurkan program,” tegas kandidat doktor IPB University ini.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kemnaker, Hery Budoyo, mengatakan, diskusi ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari persiapan penyusunan rancangan teknokratik Renstra Kemnaker periode berikutnya (2025-2029).
“Itu menjadi momentum untuk mengevaluasi program-program Kemnaker yang mendukung penurunan kemiskinan ekstrem, yang kemudian dapat menjadi input bagi rancangan teknokratik Renstra tersebut,” tegasnya. (rdr)
