AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan masyarakat hingga ke tingkat nagari.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Setda Baru Gedung C, Arosuka, Senin (2/2/2026), dibuka secara resmi oleh Bupati Solok yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si.
Kegiatan ini dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Staf Ahli TP-PKK Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd, jajaran pengurus TP-PKK, Kepala BNN Kabupaten Solok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD terkait, camat dan wali nagari se-Kabupaten Solok, serta Ketua TP-PKK Kecamatan.
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Ia menyampaikan bahwa program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Fokus program tersebut meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, serta ketahanan pangan.
“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini, kita ingin memastikan seluruh program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma,” ujar Ny. Nia Jon Firman Pandu.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, terutama dalam pendataan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan keluarga, serta pembinaan generasi muda.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Solok Medison menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta kader PKK–Posyandu agar program prioritas daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, pendataan, dan integrasi program,” tegas Medison.
Sekda menambahkan, penerapan Posyandu berbasis 6 SPM diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan sosial yang lebih komprehensif bagi masyarakat.
Rakor ini juga menjadi wadah penyamaan persepsi terkait program prioritas PKK dan Tim Pembina Posyandu Tahun 2026, meliputi penguatan pendataan berbasis dasawisma, percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan keluarga, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh nagari.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap terbangun komitmen bersama dan langkah nyata dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mendukung visi pembangunan Kabupaten Solok yang madani dan berkeadilan. (rdr)
