JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tadi diminta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai janji Presiden. Itu sudah kami anggarkan,” ujar Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/10).
Meski anggaran sudah disiapkan, Purbaya menekankan perlunya perbaikan tata kelola di BPJS Kesehatan agar kebocoran dana bisa dicegah. Ia menilai, beberapa kebijakan yang sudah tidak relevan perlu segera dievaluasi.
Sebagai contoh, ia menyoroti aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, kebijakan itu perlu direvisi karena masa pandemi COVID-19 telah berakhir.
“Karena rumah sakit sudah beli, akhirnya setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS jadi besar. Jadi saya minta mereka evaluasi alat mana yang memang dibutuhkan,” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan, evaluasi tersebut harus melibatkan tenaga ahli kesehatan agar revisi kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan layanan medis.
Selain itu, Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) yang mereka miliki. Ia mencatat ada sekitar 200 pegawai IT di BPJS Kesehatan, jumlah yang dinilainya besar dan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat integrasi data nasional.
“Saya minta mereka integrasikan seluruh sistem IT di Indonesia dan pakai AI (kecerdasan buatan). Dengan begitu, klaim bermasalah bisa cepat terdeteksi,” ujarnya.
Ia berharap sistem tersebut dapat berjalan maksimal dalam enam bulan ke depan dan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai salah satu institusi dengan sistem IT terbaik di dunia.
“Kalau bisa, BPJS kita akan jadi sistem IT rumah sakit terbesar dan terbaik di dunia,” katanya.
Purbaya menambahkan, pemerintah tidak akan memberikan sanksi jika BPJS Kesehatan belum mampu memenuhi target tersebut, namun berharap lembaga itu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
“Saya lihat banyak masyarakat yang tak mampu bisa operasi mahal berkat BPJS, saya kaget dengarnya. Kalau hasilnya baik, kenapa tidak kita teruskan,” tutur Purbaya. (rdr/ant)
