SOLOK, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, meluncurkan program pinjaman permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Badan Keuangan Daerah (BKD).
Program ini resmi berjalan setelah UPTD ditetapkan sebagai unit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-412-2023 tertanggal 21 Juli 2023.
Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya Pemkot untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui dukungan permodalan yang mudah diakses.
“BKD Kota Solok menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau dan ringan bagi pelaku UMKM. Ini bentuk komitmen kami dalam mendukung UMKM lokal,” ujar Ramadhani, Senin (4/8).
Alokasi dana pembiayaan untuk 2025 sebesar Rp700 juta. Setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman maksimal Rp15 juta, dengan tenor antara 6 hingga 36 bulan. Bunga pinjaman ditetapkan sekitar 6 persen per tahun—jauh lebih ringan dibanding lembaga keuangan komersial.
Sasaran program ini adalah UMKM yang telah beroperasi minimal enam bulan dan berdomisili di Kota Solok. Pelaku usaha harus memiliki dokumen legal seperti KTP, NIB, NPWP, serta laporan usaha. Setelah pengajuan, dokumen akan diverifikasi oleh tim UPTD.
“Pendampingan akan dilakukan secara berkala, termasuk monitoring perkembangan usaha dan penggunaan dana. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan,” kata Ramadhani.
Ia berharap, dengan program ini, pelaku UMKM bisa memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Semoga program ini memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga masyarakat luas. Dengan gotong royong, mari kita bangun Kota Solok yang produktif, inovatif, dan sejahtera,” ujarnya. (rdr/ant)
