PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Masyarakat Nagari (desa) Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat meminta agar penegak hukum serius menindak pembalakan liar.
Sebab tidak sedikit kerugian yang ditanggung masyarakat setempat yang berada di bagian hilir akibat aksi tidak bertanggungjawab itu. Bahkan turut merugikan negara dan daerah, dengan rusaknya infrastruktur akibat dampak bencana.
“Sebagai contoh jembatan Lubuk Nyiur ini. Sudah tak terhitung kalinya rusak akibat banjir. Sementara mereka terkesan tidak tersentuh hukum,” ungkap Nafsil Diiri, (56) salah seorang warga Nagari Lubuk Nyiur di Painan, Jumat 15 Maret.
Mereka membenarkan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebutkan salah satu pemicu bencana banjir di Pesisir Selatan, termasuk di Batang Kapas adalah akibat maraknya aksi penebangan hutan.
Dugaan itu ia sampaikan ketika meninjau lokasi terdampak bencana di Pesisir Selatan dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat yang juga mengalami bencana banjir bandang.
Apalagi menurutnya kondisi geografis dan topografis daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sebagian besar tebing curam yang beriirisan dengan jalan dan langsung menuju sungai, sehingga luncuran air cepat.
Padahal ia menilai hutan di Sumatera Barat lebih baik dibanding daerah lain, dengan air yang bening. Mengonfirmasi catchment areanya yang baik.
Nafsil melanjutkan tidak terhitung kerugian yang diderita masyarakat akibat banjir sejak 10 tahun terakhir. Area pertanian merupakan langganan tetap. Begitu juga dengan usaha peternakan.
Namun pelaku pembalakan seperti tidak acuh dan justeru semakin masif menebang hutan. Kawasan penyanggah di bagian hulu sungai sudah tidak berdaya lagi menahan laju curah hujan yang semakin ekstrem.
