LUBUKSIKAPING, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menyatakan masih membutuhkan 33 unit tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pemerataan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Pejabat Sekretaris Daerah Pasaman, Silfia Evayanti, mengatakan saat ini hanya tersedia satu unit SPPG yang baru mampu melayani sebagian kecil dari total calon penerima manfaat.
“Saat ini satu unit SPPG yang dikelola Yayasan Mapalus Alumni Smanto 171 Tondano baru mencakup 3.313 siswa dari 11 sekolah di Kecamatan Lubuk Sikaping,” ujar Silfia usai memimpin rapat evaluasi MBG di Lubuk Sikaping, Rabu (2/7).
Padahal, total calon penerima manfaat program MBG di Pasaman mencapai 101.858 jiwa, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Jika satu SPPG melayani sekitar 3.000 orang, maka kita masih kekurangan setidaknya 33 unit lagi untuk menjangkau seluruh penerima manfaat,” jelasnya.
Pemkab Pasaman telah mengajukan usulan penambahan SPPG ke Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat Bupati Pasaman tertanggal 12 Juni 2025. Usulan itu mencakup empat lokasi calon SPPG, yaitu di Kecamatan Rao Utara, Panti, Lubuk Sikaping, dan Tigo Nagari.
Silfia menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu realisasi dari ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi prioritas nasional.
“Program ini bukan hanya soal makanan, tapi investasi negara untuk membangun generasi sehat dan berkualitas,” katanya.
Selain meningkatkan status gizi anak dan ibu hamil, MBG juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal karena melibatkan pelaku usaha seperti peternak ayam, pedagang ikan, sayur, dan bahan pangan lainnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, Pemkab Pasaman telah membentuk tim pengawasan yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami minta semua SKPD menjalankan peran sesuai keputusan tim agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pasaman Nita Andriyani mengatakan lembaganya telah melakukan pendataan lapangan terkait program MBG pada Juni 2025.
Pendataan dilakukan di satu SPPG, dua sekolah (SMPN 1 dan SDN 22 Kampung Taji), dan melibatkan 10 penerima manfaat. Proses pendataan menggunakan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang langsung terintegrasi dengan pusat data BPS nasional.
“Hasil pendataan berhasil dikumpulkan 100 persen dan akan menjadi acuan untuk menyelaraskan kebijakan antar OPD, termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perikanan, Ketahanan Pangan, Kominfo, dan Bappeda,” ujar Nita dalam rapat koordinasi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program MBG tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (rdr/ant)
