SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat sangat menyayangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) daerah setempat tidak memperjuangkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat, Adriwilza didampingi Wakil Ketua Yondrizal di Simpang Empat, Kamis mengatakan sangat kecewa dengan kinerja Pemkab Pasaman Barat khususnya BKPSDM yang tidak serius memperjuangkan tenaga kesehatan ke KemenPAN-RB.
“Berulang kali tenaga kesehatan itu mengadukan nasib mereka kepada Pemkab dan DPRD. Mereka butuh kepastian masa depan. Pejuang kesehatan ini sudah puluhan tahun bekerja tapi mereka masih banyak yang berstatus Pegawai honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL),” katanya.
Menurutnya ratusan tenaga honorer tenaga kesehatan pada 20 September telah mendatangi DPRD mengadukan tidak adanya kuota PPPK pada 2024.
Setelah ditelusuri, katanya, KemenPAN-RB memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengusulkan kuota PPPK hingga 1 Oktober 2024 via online . Namun, Pasaman Barat tidak melakukannya.
“Kami sangat kecewa kepada BKPSDM yang tidak mengurus ini secara serius memperjuangkan nasib tenaga kesehatan, “katanya.
Anggota Komisi 1 DPRD Pasaman Barat Denika Saputra menambahkan ratusan tenaga kesehatan yang bekerja menyebar di fasilitas kesehatan itu perlu diperjuangkan.
