PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sumatera Barat bersama sejumlah pemilik truk meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan pelarangan kendaraan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).
Ketua DPW ALFI Sumbar, Rifdial Zakir, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak pemerintah agar mempertimbangkan kembali regulasi terkait ODOL, dengan harapan ditemukan solusi yang lebih berpihak dan berkelanjutan.
“Dalam dua atau tiga bulan terakhir, kami dari ALFI/ILFA secara nasional sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan provinsi, kepolisian, dan asosiasi terkait. Kesimpulannya, penindakan ODOL perlu ditunda penerapannya,” ujar Rifdial di Padang, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, penerapan aturan ODOL secara penuh dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap industri transportasi dan logistik.
“Kalau aturan pelarangan ODOL diterapkan, akan menimbulkan kegaduhan. Pemilik truk akan mengurangi operasional sehingga banyak sopir menganggur. Pengurangan daya angkut otomatis juga meningkatkan biaya logistik,” jelasnya.
Lebih jauh, Rifdial menekankan perlunya kejelasan klasifikasi jalan di Sumbar agar operator transportasi tidak salah kaprah di lapangan. Ia juga mengusulkan pemerintah menyiapkan peta jalan logistik yang memuat rute khusus truk kontainer sesuai standar International Maritime Organization (IMO).
Sementara itu, salah seorang pengusaha truk, Tauhid, menilai pelarangan ODOL tidak sepenuhnya tepat dikaitkan dengan kerusakan jalan.
“Kerusakan jalan juga disebabkan kualitas pembangunan yang buruk. Jadi, tidak selalu karena kendaraan ODOL,” ungkapnya.
Tauhid juga mempertanyakan apakah seluruh kecelakaan lalu lintas dapat dikaitkan dengan keberadaan kendaraan ODOL. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak membebani pemilik barang maupun pengusaha truk.
“Pengurangan muatan truk akan menambah biaya operasional dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat,” katanya. (rdr/infopublik)
Baca Juga
