PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang berhasil mencatat penurunan signifikan jumlah keluarga berisiko stunting, dari 60.012 keluarga pada tahun 2021 menjadi 17.863 keluarga pada tahun 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Eri Sendjaya, menyatakan bahwa penurunan ini merupakan langkah positif untuk mengurangi jumlah anak yang lahir dalam kondisi stunting.
“Secara bertahap angka keluarga berisiko stunting di Kota Padang terus menurun. Hal ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan penanganan stunting,” ujar Eri saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di The ZHM Premiere, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Selasa (3/12/2024).
Eri menegaskan bahwa stunting adalah masalah prioritas yang harus segera diatasi karena dampaknya sangat kompleks.
Beberapa di antaranya adalah kecerdasan anak yang rendah, prestasi belajar yang tidak maksimal, dan sistem imun tubuh yang lemah sehingga anak mudah sakit.
Untuk mendukung percepatan penanganan stunting, Pemkot Padang telah membentuk 489 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari 1.467 orang.
Tugas utama TPK adalah memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, termasuk mendampingi calon pengantin dalam perencanaan kehamilan melalui aplikasi Elsimil.
“Peran TPK sangat krusial. Pada tahun 2025, kami masih membutuhkan mereka untuk memastikan pembinaan dan pendampingan berjalan maksimal,” jelas Eri.
Eri juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil mencapai target penurunan stunting.
Indikator utama penilaian ini mencakup cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) dan pendampingan calon pengantin (catin) oleh TPK.
“Untuk mencapai target ini, koordinasi yang intensif antara dinas terkait sangat diperlukan,” tambahnya.
Dalam Rakor TPPS, selain mengevaluasi pencapaian, peserta juga membahas pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada tahun 2025.
“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, camat, dan pihak terkait, upaya percepatan penurunan stunting akan berjalan lebih efektif,” ujar Eri. (rdr/infopublik)
Baca Juga
