PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Ekos Albar mengatakan, selain mengoptimalkan pengoperasian Trans Padang, saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang juga mengharapkan reaktivasi transportasi kereta api sebagai opsi pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan di kegiatan Mapping Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Sub Sektor Transportasi Udara dan Perkeretaapian di Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (5/3/2024) siang.
“Kegiatan ini bentuk spirit bersama untuk memajukan transportasi umum di wilayah Sumbar khususnya bagi Kota Padang. Saat ini selain mengoptimalkan pengoperasian Trans Padang, Pemko Padang juga mengharapkan reaktivasi transportasi kereta api sebagai opsi pelayanan transportasi publik bagi masyarakat,” katanya.
Ekos Albar mengeklaim pelayanan transportasi publik bagi masyarakat semakin optimal di Kota Padang. Hal ini menurutnya merupakan sebuah persyaratan untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota yang lebih baik ke depan.
“Bagi Kota Padang, sektor transportasi sangat penting. Aktivitas pelajar, masyarakat dan setiap pengunjung yang datang ke Kota Padang membutuhkan transportasi yang lancar, nyaman dan aman. Semoga melalui mapping ini dapat menghasilkan kebijakan untuk membypass potensi kemacetan ke depan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Avirianto Suratno mengatakan, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, Badan Kebijakan Transportasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan terkait berbagai tantangan di bidang transportasi pada wilayah provinsi yang berdampak nasional.
“Mapping ini menjadi platform yang tak ternilai untuk pertukaran ide, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama, yang pada akhirnya menjadi usulan kegiatan di tahun 2025,” katanya.
Pertemuan itu, katanya, juga menjadi ajang bagi para stakeholder dengan keahlian beragam untuk mendapatkan masukan dalam topik yang akan dibahas.
“Saya percaya bahwa melalui dialog terbuka, kami dapat mendapatkan masukan untuk menyempurnakan analisa kebijakan yang kemudian menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat,” tuturnya. (rdr)
