PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Sumatera Barat menggelar sosialisasi dan orientasi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) bagi Kelompok Kerja (Pokja) di Padang, Selasa (10/6), sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas di provinsi tersebut.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia, mengatakan Kampung KB merupakan program lama yang kini diperkuat sebagai role model pembangunan keluarga terintegrasi dan holistik sesuai arahan pemerintah pusat.
Untuk mendukung keberhasilan program, BKKBN Sumbar mengundang Pokja Kampung KB dari 19 kabupaten/kota di Sumbar agar memperoleh materi lengkap dan komprehensif selama orientasi yang berlangsung selama lima hari, dari 10 hingga 15 Juni.
Selain para Ketua Pokja, peserta juga meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota, penyuluh keluarga berencana, perangkat desa/kelurahan/nagari, serta kader Dashat.
Para peserta mendapatkan materi dari narasumber ahli seperti akademisi gizi dan pejabat yang menangani penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan agar peserta memahami konsep baru Kampung KB sebagai basis pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan, menguatkan peran Pokja sebagai penggerak kegiatan, serta mendorong perencanaan berbasis data seperti data keluarga, data stunting, dan data pembangunan desa.
Mardalena menambahkan, dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung program KB sesuai Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020, namun perlu penjelasan teknis agar perangkat desa menjalankan program dengan tepat.
Kampung KB sendiri adalah wilayah setingkat desa atau kelurahan yang mengintegrasikan program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, dan sektor terkait lainnya. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sebagai unit terkecil masyarakat demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022.
Dengan pendekatan holistik dan melibatkan berbagai pihak, Kampung KB menjadi inovasi pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan. Program ini mengintegrasikan berbagai kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan target sasaran mencakup penyediaan data kependudukan, perubahan perilaku, peningkatan layanan keluarga, serta penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat.
Delapan program tanggung jawab setidaknya 13 kementerian/lembaga ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia yang berawal dari desa dengan penguatan fungsi keluarga. (rdr/ant)
