SUMBAR

BKKBN Sumbar Luncurkan Gerakan “Genting” Cegah Stunting pada 20.983 Keluarga Berisiko

1
×

BKKBN Sumbar Luncurkan Gerakan “Genting” Cegah Stunting pada 20.983 Keluarga Berisiko

Sebarkan artikel ini
Kepala BKKBN Sumbar Mardalena Wati Yulia saat diwawancarai di Padang, Sumatera Barat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat sebanyak 20.983 orang di seluruh kabupaten/kota teridentifikasi sebagai keluarga berisiko stunting. Mereka kini menjadi sasaran utama program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

Kepala BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia, menjelaskan bahwa keluarga berisiko stunting tersebut terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta) yang berada dalam kategori keluarga miskin.

“Gerakan ini menjadi bagian dari lima program percepatan atau quick wins, yang berfokus pada upaya penurunan angka stunting di Sumbar,” ujarnya di Padang, Jumat.

Program Genting dilaksanakan dengan semangat gotong royong tanpa melibatkan dana dari APBN atau APBD. Sebagai gantinya, kolaborasi melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perguruan tinggi, pers, serta individu yang berpartisipasi secara sukarela.

“Kami tidak memberikan uang langsung kepada sasaran, tetapi memfasilitasi melalui pihak-pihak yang terlibat,” tambahnya.

Saat ini, BKKBN tengah memverifikasi hampir 70 persen data keluarga berisiko stunting yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Verifikasi ini penting karena tren data terus berkembang.

“Meski sudah ada data berdasarkan nama dan alamat, kami perlu terus memperbarui informasi di lapangan,” katanya.

Selain itu, Mardalena juga menekankan pentingnya program Genting untuk mencegah bertambahnya angka stunting di Sumbar. Sebab, penurunan angka stunting hanya dapat tercapai dengan upaya intervensi yang tepat pada keluarga berisiko.

Berdasarkan data 2023, angka prevalensi stunting di Sumbar tercatat sebesar 23,6 persen. BKKBN berharap dengan berbagai intervensi yang dilakukan, angka tersebut dapat turun pada tahun 2024.

“Kami masih menunggu data prevalensi terbaru, dan harapannya akan ada penurunan,” tutupnya. (rdr/ant)