JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI berpotensi dikurangi, seiring dengan imbauan efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (12/02/2025).
Dalam rapat tersebut, Satryo menjelaskan bahwa beberapa program beasiswa mengalami pemangkasan anggaran, antara lain beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.
Satryo menyebutkan bahwa beasiswa KIP Kuliah yang sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp14,698 triliun dipangkas sebesar Rp1,31 triliun atau 9 persen. Ia mengusulkan agar anggaran untuk KIP Kuliah tetap pada pagu semula karena program ini dianggap sangat penting dan seharusnya tidak terkena efisiensi.
Selanjutnya, untuk program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo mengungkapkan bahwa efisiensi anggarannya masing-masing sebesar 10 persen dari pagu awal sebesar Rp194 miliar dan Rp213 miliar. Sementara itu, anggaran untuk Beasiswa KNB serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan mengalami pemangkasan hingga 25 persen dari pagu awal yang masing-masing sebesar Rp85 miliar dan Rp236 miliar.
Menteri Satryo juga menyoroti bahwa tunjangan dosen non-PNS mengalami efisiensi sebesar 25 persen dari total anggaran Rp2,7 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
Satryo menekankan bahwa upaya untuk menghapuskan pemangkasan anggaran tunjangan dosen ASN sebesar Rp2,5 triliun menjadi bagian yang penting, dan ia meminta Komisi X DPR RI untuk memasukkan anggaran tersebut dalam rencana anggaran tambahan, karena sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Secara keseluruhan, Kemdiktisaintek menerima usulan efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari Kementerian Keuangan. Namun, Satryo mengupayakan agar angka tersebut dapat dikurangi menjadi Rp6,78 triliun agar kegiatan di Kemdiktisaintek tetap berjalan lancar.
“Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” ungkap Satryo Soemantri Brodjonegoro. (rdr/ant)
