JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan bahwa sebanyak 63 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru pada Juli mendatang.
“Sampai 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang mulai beroperasi pada Juli tahun ini. Insya Allah pertengahan Juli sudah dimulai,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Agus Zainal Arifin dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan bahwa lokasi Sekolah Rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik.
Setelah 63 sekolah itu beroperasi, ujar Agus, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di titik lainnya secara bertahap.
“Minimal 100 Sekolah Rakyat harus dibangun setiap tahun, sehingga ke depan setiap kabupaten/kota dapat memiliki sekolah rakyat,” ucap dia.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Agus menyampaikan bahwa penerimaan murid Sekolah Rakyat didasarkan pada kelengkapan administrasi calon murid, bukan pada kecerdasan atau kemampuan akademik.
“Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik, termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya 80 misalnya, juga tidak masalah, itu harus diterima,” kata dia.
Hal itu, ucapnya, sejalan dengan tujuan keberadaan Sekolah Rakyat, yakni antara lain untuk memberdayakan masyarakat miskin, sehingga para murid merupakan mereka yang berasal dari kelompok miskin atau miskin ekstrem.
“Murid yang harus belajar di sini dibatasi bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin atau pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dipilih desil 1 dan 2,” ucap Agus.
Ia menyampaikan terdapat pertimbangan kesehatan, yakni terkait dengan anak-anak yang menderita penyakit menular.
Agus menyampaikan anak-anak dengan penyakit menular yang hendak masuk ke Sekolah Rakyat akan dirujuk terlebih dahulu hingga sembuh, sebelum mereka dapat menempuh pendidikan.
“Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini.”
“Bukan ditolak, menurut arahan Presiden Prabowo agar diberikan perawatan, kerja sama dengan Kementerian Kesehatan,” kata Agus. (rdr/ant)
Baca Juga
