JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih. Satgas ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (23/6).
“Rapat terbatas ini membahas percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai strategi nasional memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai sistem distribusi terpadu yang tidak hanya memangkas jalur panjang antara produsen dan konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai penyalur kebutuhan dasar masyarakat seperti pupuk, gas LPG, dan berbagai bantuan pemerintah lainnya.
“Sebagai langkah penguatan implementasi di lapangan, pemerintah membentuk Satgas Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan, dengan wakil dari unsur kementerian terkait serta pelaksana harian,” jelas Teddy.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah menteri, antara lain Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PUPR Dody Hanggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Juga hadir perwakilan dari Agrinas dan Pertamina.
Melalui sambungan telepon, Menteri Koperasi Budi Arie melaporkan kepada Presiden bahwa sebanyak 80.133 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah terbentuk di seluruh Indonesia.
“Benar, saya diundang untuk membahas percepatan pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih,” ujar Budi Arie saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan bahwa program Kopdes Merah Putih terdiri atas tiga tahap: pembentukan, pembangunan dan pengoperasian, serta monitoring dan evaluasi. Tahap pertama telah selesai sesuai target, dan pemerintah kini bersiap memasuki tahap kedua. (rdr/ant)
