PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR ) sebesar Rp300 triliun pada 2025. Sementara itu, Non Performing Loan (NPL-kredit bermasalah) KUR di Bank Nagari hingga Maret tahun ini di level nol persen.
Dalam menyalurkan kembali program KUR bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD)-termasuk Bank Nagari, Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Hal itu terungkap dalam konferensi pers usai penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera di Istana Gubernuran, Padang, Senin (28/4/2025).
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menyebutkan, di tahun ini ada kualitas meliputi target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang serta 60 persen dari target penyaluran KUR yang diarahkan untuk sektor produksi.
“KUR harus menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, melalui pembiayaan yang fokus pada penguatan usaha produktif milik UMKM,” katanya.
Hal itu, kata Wamen UMKM sejalan dengan amanat dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dimana, Kementerian UMKM bertugas untuk memastikan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan akses pasar, serta melakukan pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro.
Saat ini, pada acara yang dihadiri oleh 18 lembaga keuangan, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas KUKM, dan 2 Inkubator bisnis ini, Wamen Helvi mengatakan, penyaluran KUR Regional Sumatera sudah cukup baik secara kuantitas, dengan penyaluran sampai Maret 2025 mencapai Rp17,5 triliun dan 270.132 debitur penerima manfaat.
