JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus menurunkan biaya haji dan memangkas waktu tunggu keberangkatan jamaah haji Indonesia dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka satu tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
“Biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo dalam pengantar sidang.
Presiden menekankan dua target Utama yakni enurunan biaya haji melalui efisiensi anggaran dan pemangkasan waktu tunggu dari 40 tahun menjadi 26 tahun.
Prabowo optimistis dua target tersebut dapat direalisasikan, apalagi pemerintah kini telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya hanya berupa badan penyelenggara.
Prabowo menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan respons atas permintaan resmi Pemerintah Arab Saudi, yang menginginkan urusan haji ditangani oleh pejabat setingkat menteri.
“Mereka bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus urusan dengan pejabat menteri, bukan kepala badan.’ Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” ungkap Presiden.
Dalam sidang tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya mengubah undang-undang yang memungkinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.
Indonesia pun berencana membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah. Saat ini, pemerintah tengah mengikuti proses lelang terbuka yang diikuti oleh sekitar 90 entitas internasional.
“Mudah-mudahan berhasil. Mungkin nanti Menteri Agama bisa pimpin doa khusus,” ujar Presiden.
Pemerintah Arab Saudi bahkan menawarkan lahan yang tidak jauh dari Masjidil Haram sebagai lokasi strategis bagi proyek ini. (rdr/ant)
