JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa Indonesia akan segera mencapai swasembada beras lebih cepat dari target awal yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan Amran dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Ia mengungkapkan bahwa Presiden awalnya menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, namun kemudian meminta percepatan menjadi hanya satu tahun.
“Target awal empat tahun, lalu jadi tiga tahun, dan akhirnya satu tahun. Alhamdulillah, jika tak ada hambatan, dalam dua sampai tiga bulan ke depan Indonesia tidak impor beras lagi,” ujar Mentan Amran.
Amran menegaskan, percepatan ini berkat kerja keras petani serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo yang fokus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Presiden ingin petani sejahtera dan Indonesia berdikari dalam pangan,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional tahun ini mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton hingga akhir tahun, naik sekitar 4 juta ton dari tahun sebelumnya. Ini menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan pemerintah di sektor pertanian.
Mentan juga menyebut, untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, terjadi deflasi harga beras sebesar 0,13 persen pada musim paceklik September 2025. Hal ini menunjukkan pasokan beras yang mencukupi dan harga yang terkendali.
“Stok cadangan beras pemerintah saat ini 3,8 juta ton, plus tambahan satu juta ton untuk operasi pasar. Ini menandakan pangan kita aman, bahkan berlebih,” ujarnya.
FAO pun menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi pangan terbesar kedua di dunia, setelah Brasil. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga melonjak ke 124,36 poin, jauh di atas target nasional sebesar 110 poin.
“NTP naik berarti petani makin sejahtera. Ini kabar baik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucap Amran.
Amran menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ekonomi desa.
“Kita tak boleh lagi ekspor bahan mentah. Semua harus diolah di dalam negeri agar keuntungannya dinikmati petani dan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (rdr)
