JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan bahwa per 1 Oktober 2025 telah terbentuk sebanyak 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Target kita 10.000 SPPG di akhir September, dan Alhamdulillah kini sudah terbentuk 10.012. Artinya, kita berhasil melebihi target,” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10).
Menurut Dadan, pencapaian ini juga berdampak langsung pada penambahan penyerapan anggaran BGN. Dengan bertambahnya jumlah SPPG, anggaran yang diserap diperkirakan meningkat hingga Rp5 triliun dalam waktu dekat.
“Setiap berdirinya satu SPPG, penyerapan anggarannya berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Jadi dalam lima hari ke depan saja, penambahan penyerapan anggaran bisa mencapai Rp5 triliun,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 141 satuan tugas (satgas) telah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Satgas di tingkat kabupaten ini bertugas memfasilitasi pembangunan SPPG, termasuk menyiapkan lahan dari pemerintah daerah atau mitra,” kata Tito pada Kamis (18/9).
Ia juga menyebut bahwa pembangunan di wilayah 3T menghadapi tantangan geografis, seperti hutan lebat dan pulau-pulau terpencil, sehingga peran satgas menjadi krusial dalam menyampaikan usulan titik lokasi pembangunan.
Sesuai kesepakatan, pembangunan fisik SPPG akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara Kemendagri menyiapkan daerah sasaran serta penyediaan lahan.
Strategi Pendekatan Pembangunan:
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan dua strategi utama dalam pembangunan SPPG, khususnya di wilayah aglomerasi dan daerah 3T:
Kemitraan multipihak, seperti dengan TNI, organisasi kemasyarakatan (contohnya Muhammadiyah), serta asosiasi pengusaha untuk mempercepat pembangunan di daerah padat.
Pembentukan satgas daerah, terutama di wilayah terpencil yang memiliki jumlah mitra kurang dari 1.000. Pemerintah daerah diminta aktif mendata dan mengusulkan titik pembangunan SPPG sesuai arahan Kemendagri.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan tujuan menekan angka stunting, memperbaiki gizi anak, serta memperkuat ketahanan pangan nasional sejak usia dini. (rdr/ant)
