JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan siswa, termasuk insiden terbaru yang menimpa 569 siswa di Garut, Jawa Barat.
“Program ini butuh perbaikan dari mekanisme, kelembagaan, hingga pelaksanaannya di lapangan. Ini sudah menjadi wake-up call,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu (21/9).
Qodari menyebut bahwa MBG semestinya dijalankan dengan standar zero accident — tanpa toleransi atas kesalahan sekecil apa pun, terutama dalam hal keamanan pangan.
“Ini program yang tidak bisa ditoleransi kesalahannya. Harus perfect, setiap hari, sepanjang tahun.”
Ia mengingatkan bahwa risiko lebih besar justru mengancam siswa di daerah terpencil, yang minim fasilitas kesehatan. “Kalau di kota bisa cepat ditangani, tapi di pelosok bisa jadi bencana besar,” ujarnya.
Qodari juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program agar lebih ketat dalam pengawasan, terutama pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia makanan.
“Standar dapur dan distribusi harus ditingkatkan. Delivery di lapangan harus benar-benar diawasi,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf resmi atas insiden keracunan yang terjadi di beberapa daerah.
“Atas nama pemerintah dan BGN, kami memohon maaf. Ini tidak kami harapkan, apalagi disengaja,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Jumat (20/9).
Ia menegaskan bahwa penanganan terhadap korban telah dilakukan, dan evaluasi menyeluruh sedang dijalankan agar kejadian serupa tak terulang.
“Kami menargetkan zero incident. Standar dapur SPPG akan diperketat demi keamanan siswa,” katanya. (rdr/ant)
