JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak sejumlah kepala daerah berkolaborasi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial (bansos).
“Ada tiga mandat prioritas Presiden Prabowo pada Kementerian Sosial (Kemensos). Ini yang perlu kita tindaklanjuti bersama,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullay Yusuf, saat menerima audiensi para kepala daerah di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa.
Hadir Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nopriawan Jaya, dan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib.
Gus Ipul menjelaskan DTSEN menjadi data tunggal pertama di Indonesia pada era Presiden Prabowo. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola data dan memberikan perankingan penduduk berdasarkan desil.
Data ini yang terus dimutakhirkan secara berkala wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Karena itu mumpung para kepala daerah ada, ada kepala Dinas Sosial, tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Mensos mengatakan DTSEN harus diverifikasi dan divalidasi bersama-sama, sebab tiap tiga bulan datanya akan berubah.
“Saya mengajak bupati, wali kota, dan gubernur untuk memutakhirkan data. Mari sama-sama memastikan agar data kita lebih sempurna,” kata Mensos.
Lebih lanjut Mensos juga membahas soal pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan para kepala daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, juga akan dibangun gedung permanen.
“Kita bikin sekolah rintisan, kita bangun 2026. Mari kita kerja sama,” kata Gus Ipul.
Lalu Mensos menekankan pentingnya pemberdayaan. Ia meminta kepala Dinas Sosial membuat skenario pemberdayaan dan graduasi untuk disampaikan ke para kepala daerah.
Mensos menyebutkan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat karena ingin menekankan pemberdayaan ketimbang bantuan sosial.
