JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap wacana peningkatan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini dinilai dapat mengoptimalkan peran negara dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“MUI siap bekerja sama dan memberikan dukungan untuk menyukseskan penyelenggaraan haji melalui fatwa-fatwa keagamaan,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta, Senin (25/8).
Asrorun berharap, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan menjamin pelayanan ibadah haji berjalan lebih baik, mulai dari pemenuhan syarat dan rukun, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi jemaah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan MUI, terutama dalam penyusunan panduan manasik haji.
“Kementerian menyelenggarakan pelayanan, sementara MUI menetapkan fatwa-fatwa keagamaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan ibadah,” jelasnya.
Asrorun, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA-IPNU), menambahkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) tetap perlu dilakukan, terutama dalam hal pembinaan jemaah dan transformasi kelembagaan.
“Kemenag tetap menjadi kementerian induk yang sebelumnya mengelola haji, sehingga koordinasi kelembagaan harus berjalan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa BP Haji telah disetujui untuk ditingkatkan statusnya menjadi kementerian, menyusul persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Haji dan Umrah.
Ia mengatakan seluruh fraksi di Komisi VIII DPR telah sepakat bahwa perubahan ini penting dalam rangka menyiapkan penyelenggaraan haji ke depan. (rdr/ant)
