JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah tengah menyiapkan program penyediaan akses internet tetap dengan kecepatan hingga 100 Mbps, yang diprioritaskan bagi wilayah tanpa jaringan serat optik atau blank spot, termasuk di sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meutya menegaskan bahwa konektivitas digital adalah fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden secara berulang menekankan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Meutya di Jakarta, Sabtu.
Dalam program ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada penyelenggara jaringan tetap. Model jaringan yang diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi lain.
Upaya ini bertujuan membuka akses layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, terutama untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.
Data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa 86 persen sekolah (sekitar 190.000 unit) masih belum memiliki akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru mencapai 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.
“Ini adalah langkah kami untuk memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang luas bagi keterlibatan dan kesiapan industri,” tambah Meutya.
Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum program internet murah tersebut telah melalui konsultasi dengan industri selama lebih dari satu bulan.
Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen menyediakan layanan dengan harga terjangkau. (rdr/ant)
