JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, termasuk bagi jemaah asal Indonesia.
“Tahun ini, Arab Saudi sangat serius membenahi tata kelola haji. Meski beberapa kebijakan terasa tidak menyenangkan bagi sebagian pihak, kami menilai ini langkah positif,” kata Irfan di Jeddah, Minggu.
Menurut Irfan, kebijakan pengetatan visa, penerapan platform Nusuk, dan aturan teknis lainnya menuntut penyelenggara haji Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat.
“Petugas haji kita di lapangan telah bekerja ekstra keras menghadapi sejumlah kendala teknis. Kami harap semua bisa tertangani sebelum puncak wukuf di Arafah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penerapan sistem multisyarikah tahun ini sebagai upaya menuju layanan haji yang lebih kompetitif dan transparan, meski masih menyisakan catatan, seperti keterlambatan penerbitan Nusuk.
“Delapan syarikah akan dievaluasi. Yang berkinerja baik akan dikembangkan, sementara yang kurang memuaskan bisa saja tidak dilanjutkan. Prinsipnya, sistem ini akan dipertahankan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menilai ketegasan pemerintah Saudi patut diapresiasi dan harus segera direspons oleh Indonesia agar tidak tertinggal dalam penyesuaian regulasi.
“Saudi ingin pelayanan haji lebih baik. Kita harus adaptif terhadap regulasi yang makin ketat,” ujar Dahnil, yang juga menjabat Sekretaris Amirulhaj 2025.
Ia menggarisbawahi sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah, seperti pemisahan jemaah suami-istri di hotel, ketimpangan layanan antar syarikah, serta penataan ulang standar istitha’ah (kesehatan jemaah).
“Standar kesehatan harus lebih ketat agar tidak membahayakan jemaah lain,” tegasnya.
Dahnil juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, sebagai masa transisi menuju pelaksanaan penuh oleh BP Haji mulai 2026.
“Presiden mendorong agar ongkos haji bisa ditekan, tapi kualitas layanan harus tetap dijaga,” pungkasnya. (rdr/ant)
