JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai langkah nyata untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan mendukung penghapusan sistem outsourcing di Indonesia.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), di hadapan ribuan buruh dari berbagai daerah.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Presiden Prabowo yang disambut sorak tepuk tangan para peserta.
Presiden menjelaskan bahwa dewan ini akan beranggotakan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap belum berpihak pada pekerja.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan dukungannya terhadap penghapusan sistem outsourcing, sembari menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan iklim investasi.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis—kita harus menjaga agar investasi tetap datang. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak bisa bekerja,” ucap Prabowo.
Langkah lain yang diumumkan Presiden dalam agenda tersebut antara lain:
– Pembentukan Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
– Percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU Perlindungan Pekerja Laut serta sektor perikanan.
Presiden menegaskan komitmennya untuk turun tangan langsung apabila terjadi ketidakadilan terhadap buruh di Indonesia.
“Negara tidak akan tinggal diam. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo.
Pidato tersebut mendapat sambutan positif dari pimpinan serikat buruh nasional, seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tahun ini. (rdr/ant)
