JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa kelompok-kelompok ormas yang mengganggu stabilitas keamanan dan melakukan aksi premanisme harus ditindak tegas.
Menurutnya, meskipun ormas dan premanisme adalah dua hal yang berbeda, aktivitas ormas yang menjurus ke arah premanisme tidak boleh dibiarkan. “Nanti itu tugasnya polisi, tapi masyarakat juga harus terlibat untuk melawan, karena itu tidak baik,” ujar Djon seusai membuka acara Hari Gembira bersama 4.000 anak di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa tidak semua ormas diisi oleh preman, dan tidak semua preman tergabung dalam ormas. Namun, jika ada kelompok dalam ormas yang melakukan tindakan-tindakan negatif dan meresahkan, maka keberadaannya menjadi ancaman.
“Premanisme itu orang yang tidak mau kerja, tapi ingin pendapatan besar. Mereka memaksakan kehendak, mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.
Contoh aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu oleh aksi ormas yang bersifat premanisme.
Informasi ini diterimanya saat kunjungan ke Shenzhen, Tiongkok, sebagai bagian dari undangan resmi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam pertemuan tersebut, isu keamanan investasi menjadi salah satu pembahasan penting.
“Pemerintah harus tegas menangani masalah ormas dan premanisme ini. Jangan sampai investor merasa tidak aman berinvestasi di Indonesia,” tegas Eddy. Ia menambahkan, jaminan keamanan adalah fondasi utama agar investasi asing dapat tumbuh dan masuk ke Indonesia. (rdr/ant)
