JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan apresiasi kepada Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) yang terus berperan aktif sebagai wadah bagi jurnalis perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya serta meningkatkan kapasitas profesional mereka.
“Saya sangat mengapresiasi FJPI yang telah menjadi platform penting bagi jurnalis perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan meningkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas bagi perempuan sangat penting di berbagai profesi, termasuk jurnalistik dan politik. Wadah seperti ini sangat membantu perempuan untuk lebih berdaya di bidang jurnalistik,” ujar Meutya pada keterangannya, Minggu.
Menurut Meutya, peningkatan kapasitas profesional bagi perempuan di berbagai bidang, termasuk jurnalistik, masih sering terabaikan. Oleh karena itu, peran FJPI sangat penting dalam memberdayakan perempuan di industri media.
“Dulu, kantor-kantor media sangat didominasi oleh laki-laki. Sekarang, dengan adanya FJPI, ada tempat bagi perempuan untuk berhimpun, berbagi ide, dan menciptakan kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan di dunia jurnalistik,” kata Menkomdigi.
Meutya menegaskan bahwa keberadaan FJPI memperkuat solidaritas di tengah dinamika industri media yang terus berkembang. FJPI dianggap sebagai bukti bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Dalam situasi media yang penuh tantangan, jurnalis perempuan menunjukkan ketahanan dan semangat juang yang tinggi.
Menkomdigi berharap FJPI dapat terus menjadi mitra strategis bagi Kemkomdigi dalam mendukung dan menyebarkan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu-isu penting.
Meutya juga mengangkat tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era digitalisasi, yaitu misinformasi dan disinformasi. Ia berharap FJPI dapat berperan aktif dalam menyaring berita dan membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dari yang salah.
“Harapan saya, FJPI terus membantu masyarakat agar lebih mudah menyaring berita-berita yang misinformasi dan disinformasi, serta menyediakan informasi yang benar dan baik,” tambahnya. (rdr/ant)
