JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa pemerintah menetapkan lima prioritas dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) nasional, yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan.
Dalam bidang pelayanan kesehatan, ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan menggunakan AI untuk mendukung upaya perluasan akses layanan dan peningkatan akurasi diagnosis.
“Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen rumah sakit,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan bahwa model prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal atau 4P diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, ia menyampaikan, AI merupakan bagian dari motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, beberapa lembaga pemerintahan telah melakukan pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional.
Meutya mengatakan bahwa pemerintah pada 2025 akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian.
“Di Kementerian Komdigi khususnya, dalam melaksanakan pengawasan terhadap konten negatif juga sudah menggunakan artificial intelligence,” ia menambahkan.
