“Ya karena keterbatasan fiskal tadi, kita tidak punya kemampuan membayar itu akhirnya kontraknya tidak efektif. Dan syarat-syarat dalam kontrak itu tidak bisa dipenuhi. Jadi tidak mungkin ada suap, karena tidak ada transaksi,” tegas Dahnil.
Menhan Prabowo Subianto lanjut Dahnil, juga tidak berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili yang saat ini tengah menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar.
Menurut Dahnil, kontrak jual beli 12 unit pesawat Mirage 2000-5 antara Kemenhan RI dengan pemerintah Qatar dilakukan pada 31 Januari 2023, sementara Eva terlibat skandal korupsi pada pertengahan 2022.
“Jadi bagaimana mungkin kemudian ada komunikasi apalagi ada keterkaitan. Jadi itu adalah upaya cocoklogi karena ada skandal di sana kemudian dikaitkan dengan Qatar, dikaitkan lagi dengan Indonesia. Jadi itu upaya fitnah dan hoaks yang jahat sekali,” lanjut Dahnil.
Sementara itu Hotman Paris Hutapea yang resmi menjadi kuasa hukum Kemenhan mencurigai pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks), suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kemenhan merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Dalam kesempatan itu pula, Hotman Paris juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. Namun pihaknya masih melakukan pengamatan hingga masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai, untuk menentukan langkah hukum segera.
Walaupun demikian, Hotman menyatakan masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemenhan RI, termasuk membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri). (rdr/infopublik)
