CIBINONG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto mengatakan, teknologi informasi dan media digital berperan besar dalam pembentukan opini publik.
Berdasarkan data We are Social Hootsuite di tahun 2023, jumlah pengguna internet dan pengguna media sosial berturut-turut mencapai 77 persen (212,9 juta penduduk) dan 60,4 persen (167 juta penduduk).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Forum Diskusi Publik bertajuk ‘Peran Ruang Digital dalam Menjaga Pemilu Damai’ yang dilaksanakan pada Selasa (6/2/2024) siang.
Selain itu, pemanfaatan internet untuk mencari informasi mencapai jumlah 83,2 persen dan pemanfaatan media sosial untuk melihat apa yang ramai dibicarakan sejumlah 51,2 persen.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia telah memanfaatkan internet dan media sosial pada sendi-sendi kehidupan terutama pada pencarian informasi,” katanya.
Pemanfaatan internet dan media sosial sebagai sarana pencarian dan persebaran informasi, katanya, dikenal sebagai ruang digital.
Ruang digital bersifat tidak terpisahkan, yaitu tidak terbatas antar satu negara dan negara lainnya.
“Selain memberikan dampak positif terhadap pertukaran dan persebaran informasi yang cepat dan juga dapat memfasilitasi komunikasi individu tanpa melalui tatap muka, ruang digital berpotensi memberikan dampak negatif seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks hingga radikalisme,” katanya.
Ruang digital yang berkualitas dan aman merupakan tanggung jawab setiap individu di dalamnya untuk menjadi prioritas yang harus dijaga serta ditingkatkan guna menciptakan keberlangsungan ruang digital yang sehat.
Salah satu prioritas dibutuhkannya ruang digital berkualitas dan aman adalah saat proses pemilu.
“Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah serius dalam penanganan konten negatif pada internet dan media sosial melalui kolaborasi dengan mesin pencari, media sosial dan media digital lainnya seperti televisi dan radio,” katanya.
Upaya pemerintah itu, seperti penekanan maupun pemblokiran konten negatif pada ruang digital perihal pemilu perlu didukung oleh peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemilu, akan menciptakan sinergi dalam keamanan dan kualitas yang terjamin pada ruang digital, sehingga dapat memitigasi timbulnya potensi konflik atau ketegangan selama proses pemilihan,” katanya.
Terdapat beberapa tantangan untuk menciptakan ruang digital yang aman demi berlangsungnya pemilu secara damai, di antaranya pemahaman terhadap penyebaran informasi palsu.
“Penyebaran hoaks yang terjadi pada saat ini telah didukung oleh pemanfaatan ruang digital, sehingga bersifat masif dan cepat,” katanya.
Kemudian, polarisasi opini. Perkembangan teknologi informasi membantu para pelaku jaringan pendengung (buzzers), pemengaruh (influencer), koordinator, dan pembuat konten dalam menyebarkan opini mereka dan mempengaruhi opini publik pada ruang digital.
Gangguan Keamanan Digital. Gangguan Keamanan digital merupakan potensi yang mungkin terjadi pada perkembangan teknologi informasi.
“Salah satu gangguan keamanan digital adalah pencurian data pribadi yang berpotensi untuk dimanipulasi, disunting hingga bahkan dapat disalahgunakan,” katanya.
Untuk menciptakan ruang digital yang aman demi berlangsungnya pemilu secara damai, diperlukan tanggung jawab pada lapisan masyarakat, di antaranya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum memiliki beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
“Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui kampanye penyuluhan dan literasi politik dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi terhadap pentingnya pemanfaatan ruang digital yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2024,” katanya.
Anak muda dan generasi digital. Anak muda dan generasi digital memiliki tingkat kemampuan teknologi yang tinggi.
“Meskipun demikian, anak muda dan generasi digital seringkali rentan terhadap disinformasi dan etika dalam pemanfaatan ruang digital. Maka dari itu, diperlukan himbauan dan sosialisasi tentang moral, etika dan literasi digital,” katanya.
Anton mengatakan, legislator dan pengambil keputusan memegang peran penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang memengaruhi keamanan dan integrasi pada proses pemilu.
