Selain itu juga dilakukan monitoring ke dapur umum Lapas, klinik pelayanan kesehatan, rumah ibadah, fasilitas olahraga, perpustakaan dan ruang komunikasi.
Kalapas mengharapkan dukungan dari pihak ketiga dan pemerintah daerah untuk sarana dan prasarana khususnya dalam penyaluran hasil produksi kegiatan kemandirian WBP.
“Ada tujuh program kemandirian yang diberikan bagi WBP seperti produksi sandal, parfum, sabun, usaha peternakan dan lainnya. Kami membutuhkan support penuh dari pemerintah daerah terkait sarana prasarana serta destinasi penjualan,” kata Kalapas.
Ia menyebut saat ini terdata 483 WBP yang ditampung ke dalam empat blok. 70 persen antaranya merupakan warga binaan yang bermasalah di kasus narkoba.
“Blok A ada 22 kamar diisi 176 orang, Blok B 10 kamar dengan 112 orang, Blok C ada delapan kamar diisi 142 orang serta Blok D berisi lansia dan wanita sebanyak 53 orang,” kata Kalapas.
“Kami menegaskan target raihan predikat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2024. Silahkan laporkan jika ada oknum petugas Lapas yang bertindak melanggar hukum. Pasti diproses dan disanksi,” pungkasnya. (rdr/ant)
