Akibatnya, banyak program dapat disinergikan PKK dengan pemerintah daerah (Pemda), mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota.
Apalagi secara diseminasi, katanya, Kader PKK tersebar luas di setiap daerah, bahkan mereka ada hingga di tingkat nagari.
“Secara kerja, banyak program yang kami sinergikan dengan pemda untuk pemberdayaan keluarga. Terbaru, hal yang kami sinergikan adalah mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam bahan makanan sebagai upaya pemenuhan gizi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, Herlin Sridiani juga mengakui peran TP PKK Sumbar dalam menciptakan ketahanan keluarga yang berkualitas cukup signifikan.
“Selain dengan BKKBN, kami juga menjalin kemitraan strategis dengan TP PKK Sumbar. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan,” katanya.
Ke depan, katanya, DP3AP2KB juga berencana akan mengandeng TP PKK untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dengan mengedepankan upaya pencegahan, sekaligus pemetaan terhadap kaum beresiko terhadap tindakan kekerasan.
Diakuinya, dengan melibatkan PKK, sejumlah indikator pelayanan DP3AP2KB Sumbar mampu mencapai hasil yang maksimal.
“Seperti, meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG), persentase pemberdayaan perempuan meningkat dari tahun sebelumnya, dan sumbangsih perempuan dalam ekonomi keluarga juga meningkat dan teranyar Provinsi Sumbar mendapat penghargaan tingkat nasional sebagai Provinsi Layak Anak tahun 2023,” tuturnya. (rdr)
