“Dan ini jadi permasalahan serius di tengah masyarakat. Banyak yang berpendapat, pendistribusian bansos jelang Pemilu berpotensi bermuatan politis dan ada kecenderungan untuk dipolitisasi,” katanya.
Ia mengatakan, program populis seperti bansos maupun BLT ini berpotensi untuk dapat mengubah opini dan pilihan politik masyarakat.
Untuk menghindari kecurigaan tersebut, Teddy Alfonso mengusulkan agar pembagian BLT atau bansos dilakukan setelah masa pemilu.
Bagaimanapun juga, katanya, bansos adalah hak rakyat. Setiap warga negara yang membutuhkan berhak memperolehnya.
Selain di sektor ekonomi, bansos juga mencakup sektor pendidikan, seperti program beasiswa dan bantuan pendidikan, membuka pintu akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, tetapi juga merangsang perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.
Bantuan sosial, katanya, juga mencakup sektor kesehatan, seperti program kesehatan masyarakat, vaksinasi massal, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
“Namun, keberhasilan bansos tidak hanya tergantung pada sumbangan materi atau dukungan finansial semata. Pentingnya penyelenggaraan program yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sangat diperlukan. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan sosial akan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan,” tuturnya. (rdr)
