“Penting bagi kita semua untuk menjaga kebersihan pemilu. Kami mengajak masyarakat Kabupaten Solok untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap indikasi money politics yang mereka temui,” kata Epyardi.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Donly Wance Lubis mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran penting dalam menerima laporan dari masyarakat.
“Kami siap mengawal tolak politik uang dengan memasang baliho berukuran besar pada titik-titik strategis di seluruh Kabupaten Solok, sehingga mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Donly.
Pemerintah Kabupaten Solok juga memberikan insentif bagi masyarakat yang berani melaporkan praktik politik uang. Setiap laporan yang terbukti akan dihargai dengan uang tunai sebesar Rp10 juta sebagai bentuk penghargaan atas keberanian melawan politik uang.
Dengan langkah-langkah ini, kata dia, diharapkan masyarakat Kabupaten Solok akan semakin paham dan jeli dalam mengawasi pemilu, serta berani mengambil langkah konkret untuk menolak politik uang.
Ia juga mengatakan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi kunci utama dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis.
“Selain itu, warga bisa memberikan barang bukti berupa rekaman video bahwa adanya pelanggaran kampanye berupa politik uang kepada Pemda atau KPU setempat,” ujarnya. (rdr/ant)
