Kemudian naik menjadi 54 persen pada 2021. Selanjutnya BPN berhasil membebaskan tanah hingga 82 persen pada 2022. Terakhir, pada 2023 BPN yang dibantu Kejaksaan Tinggi setempat telah membebaskan tanah yang mencapai di angka 94,11 persen.
“Pembebasan tanah ini setelah kita berhasil menyelesaikan beberapa permasalahan hukum yang terjadi. Sehingga progres konstruksi yang semula 18 persen saat ini sudah mencapai 49 persen,” sebut dia.
Kepala BPN Sumbar menambahkan penyerahan hasil pengadaan tanah dapat terlaksana berkat kerja sama antara pelaksana pengadaan tanah dengan pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang.
Terakhir, BPN menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar khususnya tim Jaksa Pengacara Negara atas kerja sama dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaksana pengadaan tanah. (rdr/ant)
