MATARAM, RADARSUMBAR.COM – Ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah distribusi pendapatan tetapi juga masalah akses ke peluang ekonomi.
Hal tersebut dibahas dalam Forum Diskusi Publik bertajuk ‘Kebijakan Publik untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi’ yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini mengatakan, pada tahun politik ini merupakan kesempatan seluruh masyarakat untuk mengisi ruang-ruang publik untuk mendiskusikan sekaligus menentukan arah politik.
Sehingga, katanya, pemilu sebagai sebuah sirkulasi dari kepemimpinan nasional dapat membentuk satu harapan sesuai dengan cita-cita di masa yang akan datang.
“Kita kalau melihat capture situasi ekonomi kita sangat timpang. Ada sumber yang menyebutkan empat orang kaya di Indonesia ini setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia,” katanya, Kamis (18/1/2024).
Situasi tersebut, kata Helmy, diperburuk dengan dari dana yang berputar di Indonesia itu 80 persen berada di Jakarta.
“Sehingga lahirlah kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah dan tentu banyak sekali dilakukan transformasi di dalam tata kelola pemerintahan,” katanya.
Munculnya program dana desa, katanya, merupakan wujud dari desentralisasi. Karena semakin banyak dana yang dikelola oleh unit pemerintahan paling kecil maka bisa tercermin indikasi bahwa daerah itu ikut terbangun.
“Karena cermin dari pemerintah kita adalah pemerintah di tingkat desa
Pada tahun 2009-2014 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tugas kepada saya untuk menjadi Menteri PDT, salah satu daerah yang paling sering saya kunjungi itu adalah NTB,” katanya.
Saat itu, kata Helmy, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB berada di urutan ketiga atau keempat paling bawah.
“Karena pembentuk IPM itu ada 3, yaitu faktor pendidikan yang dilihat dari usia rata-rata lama sekolah, faktor kedua adalah kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan. Jika angka kematian ibu melahirkan sangat tinggi, itu artinya daerah itu masih sangat tertinggal. Ketiga adalah indeks pendapatan perkapita masyarakat,” katanya.
Jika dalam satu daerah indeks pendidikan, kesehatan dan pendapatan ekonominya itu rendah, kata Helmy, suatu daerah itu bisa dikatakan sangat tertinggal dan sangat miskin.
“Penyebab ketertinggalan itu lebih banyak di faktor pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof Riduan Mas’ud mengatakan, Indonesia berada pada urutan keempat sebagai negara yang mengalami ketimpangan ekonomi setelah Rusia, India, Thailand.
“Contoh kasusnya adalah di Indonesia itu hanya beberapa orang saja yang menguasai 20 juta hektar tanah,” katanya.
