Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menargetkan 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib minimal pendidikan 12 tahun.
Para pelajar juga dibebaskan dari beban biaya di setiap sekolah, salah satunya iuran komite di tingkat SMA.
“Beban pembangunan biarkan ditanggung pemerintah. Jangan bebankan rakyat,” katanya.
Erman Safar memaparkan, sebanyak Rp 9,4 miliar lebih dana BKK, dimanfaatkan untuk membayarkan iuran komite 5.097 pelajar sebesar Rp8.764.622.023,- dan insentif 98 guru tidak tetap SMA dan SLB Negeri sebesar Rp686 juta.
Sedangkan sebanyak Rp4,05 miliar lebih dana hibah, dibayarkan untuk iuran komite 598 pelajar sebesar Rp1.118.800.000,- dan insentif 419 guru SMA dan SLB swasta di Bukittinggi sebesar Rp2.933.000.000,-.
Total anggaran untuk pembebasan iuran komite pelajar SMA, SMK, SLB dan guru tidak tetap se-Kota Bukittinggi, mencapai Rp13.502.422.023. (rdr)
