“Kondisi gini ratio Sumbar merupakan yang terendah ketiga di Indonesia. Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat kepemimpinan Mahyeldi-Audy,” ujarnya.
Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar juga mengalami kenaikan dari 73,26 persen di tahun 2022 menjadi 75,46 persen pada tahun 2023. Secara nasional IPM di Ranah Minang menunjukkan tren positif yakni dari urutan sembilan naik ke posisi tujuh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib terus mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan sektor pertanian guna menekan angka pengangguran. Apalagi, sekitar 52 persen warga Sumbar menggantungkan hidup pada pertanian.
“Pertanian memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan. Bantuan pertanian harus disalurkan secara tepat guna meningkatkan produksi petani sehingga nilai jual petani jauh lebih layak agar menyejahterakan mereka,” kata dia. (rdr/ant)
