“Ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar, sehingga perlu diperkuat kontribusinya dalam pengembangan perekonomian Sumbar secara umum. Perkembangan itu telah ditandai dengan pertumbuhan aset syariah di Sumbar yang mencapai 10 persen, dengan nilai mencapai Rp15 triliun,” sambung Gubernur.
Meningkatnya pertumbuhan aset syariah tersebut, kata Gubernur, salah satunya didukung oleh potensi yang dimiliki Sumbar dalam pengembangan industri halal. Seperti, fakta bahwa 98 persen masyarakat Sumbar berstatus muslim, kearifan lokal ABS-SBK, potensi kuliner, mode, pariwisata, hingga produk UMKM halal.
Gubernur kembali menegaskan, bahwa aplikasi Ekosistem Halal Lifestyle akan dapat mendongkrak potensi industri halal tersebut. Seiring dengan hal itu, konsep pengembangan kawasan halal lifestyle juga sudah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah berskala global yang tumbuh pesat berkat adanya halal lifestyle.
Hingga saat ini, ulas Gubernur lagi, semakin banyak sektor ekonomi syariah yang berkembang, mulai dari produk makanan dan minuman halal, busana muslim, wisata halal, kosmetik, hingga obat-obatan, yang tentu saja bakal membuka peluang kegiatan ekonomi syariah yang lebih luas.
“Meluasnya gaya hidup halal di tingkat global dengan sendirinya telah mendorong sektor industri halal untuk bergiat memenuhi kebutuhan yang diperlukan konsumen halal. Halal tidak hanya soal pemenuhan kaidah agama, tetapi juga pemenuhan standar kesehatan, serta kualitas barang dan jasa konsumsi,” turut Gubernur lagi.
Oleh karena itu, Gubernur Mahyeldi berharap dengan adanya jalinan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan BRIN, akan mendorong Sumbar untuk semakin menjadi yang terdepan dalam pengembangan industri halal di Indonesia. “Kita menginginkan Sumbar dapat menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia,” ucapnya menutup.
Ada pun terkait pelaksanaan kegiatan Pareto sendiri, dibuka oleh Kepala BRIN, Dr Laksamana Tri Handoko, dan turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof Muhadjir Effendy serta Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, Ir Syahrir. (rdr/adv)
