Pasalnya, tanah yang jatuh kepada RSUP Dr M Djamil tersebut masih berada di bawah penguasaan atau kepemilikan aset dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Saya mewakili Direksi dan Manajemen M Djamil meminta waktu audiensi dengan Pak Menteri, apakah ada jalan lain, Win-win Solution di luar M Djamil harus membayar hampir Rp30 miliar, karena kita butuh uang itu untuk membangun ruang baru bagi 15 ribu pasien yang membutuhkan ruang perawatan baru,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut
Secara khusus, H Andre Rosiade akan meminta waktu secara resmi ke Erick Thohir melalui stafnya di Kementerian BUMN agar memberikan waktu dirinya dan RSUP Dr M Djamil mendampingi untuk bertemu Menteri BUMN.
“Pertemuan dengan Dirut M Djamil dan jajarannya mencari solusi, karena ini ada 15 ribu orang yang ditampung untuk rawat inap, bukan hanya orang Sumbar, tapi Jambi, Bengkulu, bahkan perbatasan Sumatera Utara (Sumut) pun juga dirawat di RSUP M Djamil,” tutur Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu. (rdr)
