Terkait kritik dari salah satu calon presiden, Anies Baswedan, bahwa konsep food estate terlalu sentralistik dan tidak memberi kepastian hasil yang merata, Amran menyebut perbedaan pandangan itu hal yang biasa.
“Ada memang (yang) berpandangan berbeda, tetapi ini (food estate) saya kira harus kita lanjutkan. Berbeda pandangan itu biasa, tetapi ini sekali lagi kita lanjutkan. Kita ingat, sudah pernah swasembada kan, tiga kali swasembada kan itu 2017, 2019, dan 2020. Nah ini kita lanjutkan karena ini sesuatu yang baik,” kata Amran.
Alih-alih melanjutkan program food estate Jokowi, Anies menyatakan akan fokus mengembangkan sistem contract farming, yang dinilainya akan lebih adil bagi petani.
Anies mengklaim sistem pertanian kontrak pernah dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Jakarta, ketika dirinya menjabat sebagai gubernur pada 2017-2022.
Kala itu, Anies sebagai Gubernur DKI memiliki kebijakan melalui BUMD DKI Jakarta Food Station untuk membuat kontrak dengan gabungan kelompok tani di berbagai daerah untuk menjadi pemasok pangan ke Jakarta.
Dengan cara tersebut, Jakarta mendapat kepastian suplai pangan dari petani, sedangkan petani mendapat kepastian harga dan pembeli dalam kurun waktu kontrak yang telah disepakati. (rdr/ant)
