Pesan terakhir yang disampaikan Jokowi adalah mempersiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment atau penyesuaian.
“Harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan segera lincah berubah. Karena ketidakpastian sekarang, ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, selalu ada perubahan perubahan,” ujarnya.
Dikatakan Jokowi setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat, sehingga harus fokus pada hasil.
“Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” katanya.
Penyerahan DIPA dan TKD 2024 kepada para menteri, kepala lembaga, hingga gubernur dilakukan secara digital, tak lagi berbentuk dokumen fisik seperti yang dilakukan sebelumnya.
Belanja negara 2024 nantinya akan ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara, termasuk dukungan pelaksanaan Pemilu 2024.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp857,6 triliun atau naik 5,3 persen dari alokasi 2023 dalam bentuk TKD untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama guru dan tenaga kesehatan.
Tambahan anggaran juga untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. (rdr/ant)
