Gubernur mengatakan, salah satu permasalahan utama pembangunan jalan di daerah adalah keterbatasan anggaran.
Sebab, pembangunan infrastruktur pada umumnya memang membutuhkan pembiayaan yang tinggi, termasuk untuk menuntaskan masalah pembebasan lahan.
“Kami berharap RUD HPJI ini dapat melahirkan pemikiran dan masukan-masukan yang baik bagi pemerintah dalam pembangunan jalan ke depan. Semoga, HPJI ke depan terus berkiprah di daerah, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, kompentensi personal, serta inovasi dan kondisi sosial ekonomi di Provinsi Sumbar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat (PUPR) Sumbar, Era Sukma Munaf mengatakan, HPJI merupakan salah satu organisasi strategis di Indonesia yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan negeri, sekaligus mendapat mandat dalam melaksanakan program sertifikasi jalan dan jembatan.
“Oleh karena itu, Pengurus HPJI Sumbar tentu harus meningkatkan kemampuan untuk membangun komunikasi efektif dengan sesama anggota maupun organisasi profesi dan keahlian di bidang di pemerintahan, sehingga semua program yang dijalankan oleh organisasi ini dapat disinergikan,” imbuhnya. (rdr)
