Nilai tersebut meliputi empat dimensi yakni akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta dimensi demokrasi dan regulasi.
Haris mengatakan pengukuhan lima belas nagari dan satu kelurahan binaan sadar hukum itu ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap Nagri bersangkutan.
“Dengan menyandang predikat binaan sadar hukum diharapkan setiap Nagari atau kelurahan bisa menjadi ujung tombak dalam upaya bersama menguatkan hukum di daerah,” harapnya.
Ia mengatakan predikat binaan sadar hukum secara tidak langsung juga akan menjadi jaminan kepada orang luar untuk datang atau berinvestasi di enam belas Nagari serta kelurahan yang sudah dikukuhkan.
Menurut data statistik pada 2022 jumlah Nagari atau kelurahan di Sumbar sebanyak 1.265 yang tersebar di 19 kabupaten atau kota.
Sementara itu jumlah Nagari atau kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan sejak 1997 hingga 2023 sebanyak 149.
Pada bagian lain, kegiatan pengukuhan dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ruliana Pendah Harsiwi, Kepala Biro Hukum Setda Sumbar, belasan wali nagari atau lurah, Camat penerima predikat binaan sadar hukum 2023. (rdr/ant)
