Informasi dan pengetahuan tersebut, sambung dia, diharapkan dapat mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh berbagai sektor terkait, yang tentu juga melibatkan BMKG.
Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 2009, tugas BMKG adalah memberikan informasi dan peringatan dini terkait cuaca, iklim, gelombang tinggi, dan tsunami.
Sayangnya, menurut Dwikorita, saat ini masih ada batasan atau gap antara teknologi yang semakin canggih, dengan masyarakat yang belum bisa memahami teknologi tersebut dengan baik.
“Gap-nya adalah bagaimana membuat teknologi yang canggih itu mudah dipahami masyarakat. Oleh karena itu, kami mengembangkan rekayasa sosial untuk memastikan efektivitas informasi yang disebarkan bisa berdampak kepada masyarakat, agar masyarakat mampu melakukan early actions atau respons yang tepat dari peringatan dini yang diberikan BMKG,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara BMKG dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga riset, dan berbagai kelompok yang ada.
“Kerja sama dan kolaborasi itu kita lakukan melalui literasi iklim yang melibatkan generasi Z dan milenial lintas kelompok, juga melalui sekolah lapang iklim untuk para petani dan nelayan, serta berbagai pihak terkait,” ujar dia. (rdr/ant)
