PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dukungan kepada calon presiden (Capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka terus berdatangan dari berbagai pihak dan individual.
Terbaru, adik kandung dari eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang bernama Dr Sulaiman N Sembiring dilaporkan mendukung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Padahal, sang kakak yang merupakan kader PKS mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Iya benar, saya mendukung pasangan Prabowo-Gibran,” katanya kepada Radarsumbar.com beberapa waktu lalu.
Sulaiman mengatakan, dirinya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 karena melihat dari lima aspek atau faktor.
Berikut lima alasan Sulaiman N Sembiring memilih mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024:
1. Kepemimpinan
Pertama, Prabowo Subianto, katanya, merupakan pemimpin yang memiliki karakter dan kepribadian yang tegas serta kharismatik.
“Beliau memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat yang mampu menggerakkan anak buah sebagai pemimpin namun sekaligus dapat menjadi anak buah yang diandalkan (Menteri Pertahanan 2019-2024),” katanya.
Sulaiman memuji Prabowo Subianto yang telah menunjukkan kelasnya selaku wakil Pemerintah Indonesia pada saat kunjungan ke Amerika Serikat (AS) dan bertemu dengan berbagai perwakilan negara Adikuasa dan Adidaya tersebut pada November 2022 yang lalu.
Selain itu, Sulaiman tak bisa membantah kepemimpinan Prabowo yang sukses membangun dan membesarkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjadi partai dengan raihan kursi DPR terbesar ketiga saat ini.
Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2009, Gerindra hanya meraih 26 kursi di DPR RI dan langsung meningkat menjadi 73 kursi pada Pileg tahun 2014 dan naik lagi menjadi 78 kursi pileg 2019.
“Meningkatnya suara yang dimiliki oleh Gerindra menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Prabowo terus meningkat dari waktu ke waktu,” kata pria yang pernah menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Jakarta hingga 2021 tersebut.
2. Kepatuhan pada Konstitusi dan Hukum
Prabowo Subianto tidak melakukan perlawanan atau protes terkait pergantian dia sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada tahun 1998 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
Justru, katanya, Prabowo memilih untuk mendirikan Partai Gerindra pada 6 Februari 2008 untuk mendapatkan dukungan masyarakat secara lebih konkret untuk menuju puncak kekuasaan dan kepemimpinan di Indonesia.
“(Sikap Prabowo) yang (seperti itu) menunjukkan sikap dan pilihan jalan politiknya yang sangat konstitusional,” kata pria dengan latar belakang Ilmu Hukum dan Advokat di Jakarta tersebut.
Contoh lainnya, ketika pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto meyakini bahwa Gerindra dan koalisi pengusung dirinya sebagai Capres bersama Sandiaga Salahuddin Uno memenangkan kompetisi, namun dinyatakan kalah berdasarkan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Prabowo mengerem dan menahan kemarahan pendukungnya untuk tidak bertindak anarkis dan tetap memilih Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wadah dan wasit untuk menyelesaikan sengketa Pilpres tersebut, meski gugatannya ditolak,” katanya.
