Kepastian tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban.
Langkah tersebut diambil KPU Sumbar sebagai bentuk tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 28 tahun 2023 pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) DPD.
“Ada dua dokumen Irman Gusman yang kami verifikasi kembali, yaitu putusan pengadilan yang bersifat inkrah dan surat keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Suka Miskin Bandung,” kata Ory, Selasa (31/10/2023).
Berdasarkan dokumen tersebut, kata Ory, Irman Gusman termasuk ke dalam kategori mantan terpidana yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima lima tahun atau lebih.
Berdasarkan pasal 15 ayat 1 huruf g, syarat calon anggota DPD di antaranya adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Kecuali bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah dan secara jujur terbuka mengumumkan ke publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Di sisi lain, dalam surat pemberitahuan Kepala Lapas Kelas IA Suka Miskin, Irman dinyatakan bebas terhitung tanggal 26 September 2019.
“Artinya hingga hari terakhir masa penerimaan pendaftaran, belum memenuhi masa jeda lima tahun sebagaimana dipersyaratkan,” katanya.
Ory tidak menampik bahwa sebelumnya KPU Sumbar menyatakan bahwa Irman Gusman memenuhi syarat dan ditetapkan KPU RI masuk ke dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) calon anggota DPD RI asal Sumbar. (rdr/ant)
