PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komnas Perempuan Siti, Aminah Tardi, mengatakan, syarat 90 bukti kartu tanda penduduk dan 60 dukungan masyarakat setempat yang diatur dalam SKB dua menteri terkait pendirian rumah ibadah masih menjadi masalah.
“Yang harus kita lihat konteks pelanggaran untuk mendirikan rumah ibadah itu terjadi pada pemenuhan syarat 90/60,” kata dia, pada diskusi bertajuk “Menanti aturan pemerintah yang mempermudah pendirian rumah ibadah” secara virtual yang dipantau di Padang, Selasa.
Padahal, lanjut dia, hak asasi untuk beribadah dan berkumpul sama sekali tidak mengatur berapa jumlah orang untuk berkumpul, beribadah dan lain sebagainya. Artinya, syarat 90/60 tersebut berpotensi memicu konflik dalam mendirikan rumah ibadah.
Pada posisi inilah seringkali terjadi konflik antara pihak yang setuju dan kelompok yang menolak. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang salah satunya mengatur tentang pendirian rumah ibadah, harus dikaji secara cermat serta hati-hati. Termasuk berkaca pada pengalaman atau insiden dalam mendirikan rumah ibadah.
Menurut dia, poin yang perlu ditekankan tidak terfokus pada masalah pemenuhan administratif (90/60). Namun, jauh dari itu, ranperpres tersebut dibuat untuk mengukur sejauh mana toleransi antarumat beragama di tengah kemajemukan Indonesia. “Jadi, poinnya bagaimana kita toleransi terhadap kelompok atau agama minoritas,” kata dia.
