JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut perpaduan teknologi dan kearifan lokal (local wisdom) menjadi jurus ampuh mengatasi kesenjangan kapasitas dan ketangguhan sebuah negara dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim.
Menurut Dwikorita, saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas sosial-ekonomi dan teknologi yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan ketangguhan bangsa-bangsa di negara tersebut.
Hal ini berimbas pada ketangguhan suatu negara dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, terutama terkait dampak terhadap ketersediaan air, pangan dan energi.
“Indonesia sendiri relatif memiliki kemampuam teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat menutup kesenjangan tersebut,” ungkap Dwikorita dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemarin.
Dwikorita mengatakan, berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization – WMO), 60% kerugian bencana di negara maju terjadi akibat perubahan iklim, namun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1%.
Lain halnya, dengan negara berkembang, lanjut dia, dimana 7% dari bencana bisa menyebabkan hantaman kuat hingga 5-30% terhadap PDB mereka. Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 % dari bencana dapat berakibat kerugian hingga 50% bagi PDB mereka.
Bagi beberapa negara, tambah Dwikorita, bahkan bisa mengakibatkan kerugian hingga 100% PDB. Situasi ini, kata dia, akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.
Berdasarkan data WMO, kerugian ekonomi dunia dari kejadian ekstrem cuaca, iklim, dan air terbukti meningkat pesat. Selama periode 2010 – 2019, kerugiannya mencapai US$1.476,2 miliar.
Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan dengan dekade 2000 – 2009 yang tercatat sebesar US$997,9 miliar. Sementara dalam kurun waktu 1990 – 1999, kerugian yang terjadi berkisar US$906,4 miliar dan dekade 1980 – 1989 hanya sebesar US$305,5 miliar.
“Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, dan miskin persoalan ini dampaknya bisa sangat parah kemana-mana karena ketidakberdayaan mereka,” imbuhnya.
