Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyatakan bakal menarik 56 pegawai KPK yang dipecat untuk menjadi ASN di Bareskrim Polri.
Listyo mengatakan pihaknya telah menyampaikan keinginan ini kepada Presiden Joko Widodo melalui surat beberapa waktu lalu. Pada Senin (27/9), pihaknya kemudian menerima surat balasan dari Jokowi yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
“Tanggal 27, kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden, melalui Mensesneg, secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” kata Listyo dalam rekaman konferensi pers di Papua yang diterima CNNIndonesia.com dari Divisi Humas Polri, Selasa (29/9).
Merespons hal ini, Mahfud MD mengonfirmasi bahwa keputusan Presiden Jokowi menyetujui permohonan Kapolri tersebut. Kebijakan Jokowi, menurutnya, juga memiliki dasar hukum, yakni Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Di sisi lain, kata Mahfud, Jokowi juga bisa mendelegasikan hal ini kepada Polri maupun institusi lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan. “Kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” kata Mahfud. (cnnindonesia.com)
